Masa Inpassing Jabfung Tinggal 2 Bulan Lagi

 

Jakarta – Direktur Pengembangan Profesi LKPP Reifeldi menghimbau kepada seluruh K/L/D/I untuk segera mendaftarkan pejabatnya sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Inpassing/Penyesuaian. Proses ini dinilai lebih mudah ketimbang harus melalui perpindahan ataupun pengangkatan pegawai  baru (CPNS).

“Sisa waktu kurang dari 2 bulan lagi. Kita tidak tahu apakah nantinya (inpassing) diperpanjang atau tidak. Tapi saya tidak ingin berspekulasi, saat ini manfaatkan jalur yang sudah ada, “ katanya, baru-baru ini di ruang kerjanya, di SME Tower Lantai 7.

Reifeldi menjelaskan periode Inpassing telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 dan harus sudah selesai ditetapkan selambatnya 31 Desember 2014.  Setelah periode penyesuaian/inpassing berakhir, seluruh pengangkatan PNS ke dalam jabfung pengelola pbj dilakukan menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan pengangkatan dalam jabatan.

Untuk jalur masuk pengangkatan pertama (CPNS) , berarti formasi awalnya memang sudah sebagai jabfung pengelola pbj.  Persyaratan lainnya sama dengan inpassing yaitu harus punya sertifikat ahli pengadaan nasional, pendidikan S1/ D-IV, mengikuti dan lulus diklat fungsional, dan sebagainya. Sementara,  jika perpindahan dari jabatan lain usianya dibatasi maksimal 50 tahun dan harus punya pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa selama minimal 2 tahun, selain itu juga harus memiliki sertifikat dan tersedia formasi untuk jabfung pengelola pbj

“Dua opsi terakhir akan memakan waktu yang lama. Bahkan persyaratannya relatif lebih sulit jika dibandingkan melalui inpassing,” lanjutnya.

Ditambahkan Reifeldi, sejak keluarnya UU ASN, pemerintah sudah mulai mengurangi jabatan struktural dan memperbanyak jabatan fungsional agar kerja pemerintah lebih efektif.  Nantinya eselonisasi akan dihapus dan pemerintah hanya akan memiliki tiga jabatan yaitu Pimpinan Ahli, Jabatan Fungsional dan Administrasi “Jabfung pengelola pengadaan tentunya bisa menjadi salah satu jalan bagi PNS yang ingin karirnya bagus,” tuturnya.

Untuk mempermudah karir pejabat fungsional pengelola pengadaan BJP, LKPP telah jauh hari menyiapkan sejumlah perangkat pendukung, diantaranya adalah melalui SiJabfung atau Sistem Jabatan Fungsional. Sistem ini dapat diakses melalui website http://pak.lkpp.go.id namun diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Sistem ini memudahkan para pengelola pengadaan  dalam melakukan penghitungan angka kredit. “Ini adalah satu-satunya jabatan fungsional yang memiliki sistem aplikasi penghitungan angka kredit berbasis web. “ katanya

Selain itu, ia juga mengabarkan bahwa Tim Penilai dan kesekretarian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dibentuk dan siap bekerja. “ jika ada pejabat fungsional yang ingin naik pangkat, Biro/Bagian Kepegawaian instansi masing-masing atau BKD  tinggal memproses. Bisa kami katakan prosesnya cepat,”katanya.

Lanjut Reifeldi, LKPP telah mengirim surat kepada Biro Kepegawaian di seluruh K/L/D/I mengenai pemberitahuan masa berakhirnya pelaksanaan Inpassing. Dalam surat bernomor 5114/D.3.1/10/2014 dan ditandatangani tanggal 2 Oktober tersebut, Reifeldi mengingatkan kembali mengenai tiga hal, yaitu: Pertama, periode penyesuaian paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Kedua, proses penyesuaian sepenuhnya dilakukan oleh Biro/Bagian Kepegawaian atau (BKD). Terakhir, penetapan dan penerbitan Surat Keputusan penyesuaian dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. “Jadi harus segera, target kami ada 10 ribu pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.”

Data mutakhir yang dimiliki oleh LKPP menyebutkan bahwa total jabfung pengelola pengadaan bjp hingga saat ini berjumlah 114 orang.

No

K/L/D/I

Jumlah

1

Kementerian Kesehatan

33

2

Kementerian ESDM

9

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2

4

BKN

8

5

BMKG

4

6

Provinsi NTB

13

7

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1

8

Provinsi Kepulauan Riau

2

9

Provinsi Jawa Timur

1

10

Kabupaten Bekasi

19

11

Kabupaten Sukabumi

17

12

Kabupaten Banjar

2

13

Kabupaten Soppeng

1

14

Kota Metro

2

 

Jumlah

114

 

sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/2929