Kontrak Payung Tingkat Lokal, Kabar Baik Untuk Pengadaan Pemerintah.

Deputi  Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Robin Asad Suryo menyerahkan kontrak payung kepada Bupati Badung AA Gde Agung

Badung - Melalui kontrak payung tingkat lokal, proses pengadaan yang semula terdesentralisasi di masing-masing satuan kerja (satker) dibuat menjadi tersentral. Namun hal itu tidak boleh mematikan usaha kecil. “Kontrak payung lokal harus dapat mendorong perkembangan industri kecil dan produk dalam negeri,” demikian pernyataan Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP dalam acara Pertemuan awal dan Penandatanganan Kerjasama Kontrak Payung Tingkat Lokal antara LKPP dan Pemerintah Kabupaten Badung, Selasa (30/09) di Badung, Bali.

Robin menambahkan proses pengadaan di daerah melalui kontrak payung akan terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia melanjutkan, kendati belum ada petunjuk teknis yang secara detil mengatur K/L/D/I untuk melakukan kontrak payung, namun hal itu tidak menjadi halangan bagi proses pengadaan barang/jasa yang efisien yang sejalan dengan visi LKPP. “ Perkuat kapasitas entitas pengadaan khususnya di ULP agar mampu mengimplementasikan sistem kontrak payung dengan baik.  “ katanya.

 Robin melihat banyak kemajuan berarti yang berhasil dilakukan Pemkab. Badung seperti sudah dibentuknya ULP dan Pokja yang permanen, sudah disusunnya SOP serta insentif untuk anggota Pokja. Robin mengemukakan pemberian insentif sangat penting agar anggota Pokja dapat bekerja dengan tenang, fokus dan profesional. “Selain itu, ada pembinaan secara profesional melalui jabatan fungsional yang pada akhirnya mendorong proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih baik.” Papar Robin.

Ia juga berujar penandatanganan kerjasama kontrak payung tingkat lokal antara LKPP dan Pemkab. Badung merupakan pelepas dahaga di tengah gersangnya pemberitaan positif seputar pengadaan pemerintah di media. “Ini kabar baik yang harus disebarluaskan,“ tutur Robin.

Sementara itu, Bupati Badung AA Gde Agung di hadapan sekitar 300 peserta kegiatan yang berasal dari seluruh SKPD  menyatakan komitmennya untuk terus memodernisasi pengadaan barang/jasa. Salah satu diantaranya adalah keikutsertaan ULP Badung sebagai sebagai salah satu proyek ULP Percontohan.

Tahun Anggaran 2015, APBD Kab. Badung mencapai Rp. 3,6 Trilyun lebih dengan komposisi 65% untuk belanja publik dan 35% untuk belanja pegawai. Sebagian besar APBD Kab. Badung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Bupati Badung mengungkapkan akan terus menjalin kerjasama dengan LKPP agar pengadaan barang/jasa di wilayahnya semakin efisien dan efektif, ”Ada 3000 paket pengadaan barang/jasa di tahun 2015.”

Agung mengharapkan dengan adanya kontrak payung diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan harga antar SKPD untuk barang yang sama.

 

sumber : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/2881